FGD Pencegahan fraud di Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.36 tahun 2015 menyebutkan bahwa Fraud (kecurangan) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan serta penyedia obat dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program JKN dalam SJSN melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Fraud dapat terjadi bila ada niat, berlaku curang, dan memperoleh keuntungan finansial. Fraud dapat pula muncul diawali dari ketidaktahuan bahwa apa yang dilakukan merupakan bentuk Fraud.

Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terkait upaya pencegahan Fraud, Dinas Kesehatan DIY memulai dengan melakukan penguatan kapasitas RS untuk mengenali potensi Fraud. Pada tahun 2015, Dinkes DIY bersama Badan Mutu Pelayanan Kesehatan (BMPK) dan PKMK UGM melatih 5 RSUD untuk mengenali dan mampu melakukan deteksi potensi Fraud, pada tahun 2017 diperluas sasarannya ke RS di wilayah DIY sejumlah 50 RS baik RS milik pemerintah maupun RS non pemerintah dan Tim pencegahan Fraud dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan ini, Tim Narasumber memaparkan siklus program pencegahan Fraud, cara melakukan deteksi potensi Fraud dan cara analisis data klaim apakah merupakan potensi Fraud atau bukan. Selain itu disampaikan pula instrument program pencegahan Fraud di RS sesuai Permenkes 36/2015.

Kegiatan ini dapat dikembangkan dan diduplikasi ke Dinas Kesehatan Propinsi atau Kabupaten/Kota lainnya di luar DIY. Untuk detil rincian kegiatan ini dapat menghubungi alamat email dalam web ini atau nomer telpon yang tercantum dalam web ini.

Jpeg

Kirim pertanyaan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2017 Badan Mutu Pelayanan Kesehatan. All Rights Reserved | Website powered by Jogja Web Center